Masyarakat Batubara Minta Gubsu Turun Tangan Atasi Kelangkaan Pupuk

Delegasi Kabupaten Batubara sebanyak 10 orang dipimpin Ketua DPRD Sementara Ir Kusmayudi menemui Wagubsu Gatot Pujo Nugroho ST, Jumat (11/7) di ruang kerja Wagubsu guna menyampaikan masalah kekurangan pupuk bersubsidi di daerah Batubara.

"Kami sengaja datang untuk menyampaikan keluhan petani di Batubara yang saat ini sangat kekurangan pupuk bersubsidi, dan apabila tidak segera diatasi maka masyarakat petani tidak akan dapat mengejar musim tanam. Untuk itu kami minta Gubsu turun tangan untuk ambil kebijakan mengatasi kelangkaan pupuk ini," kata Kusmayudi didampingi Kadis Pertanian Batubara H Julianto Amri kepada Wagubsu.

Kusmayudi menyatakan keheranannya  pupuk di Batubara langka, sementara di desa Durian dijumpai  banyak stock pupuk tersimpan di gudang pupuk milik PT Pusri namun tak bisa dibeli karena pupuk itu merupakan alokasi untuk Kabupaten Asahan. Anehnya Kabupaten Asahan saat ini tidak mampu menyerap alokasi pupuk jatah mereka sementara kabupaten tetangganya Batubara dengan 24.000 ha sawahnya sudah mendesak untuk musim tanam,.sangat kekurangan pupuk. Untuk itu diharapkan Gubsu dapat turun tangan mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk ini.

Kusmayudi menambahkan, faktor kelangkaan pupuk adalah adanya perbedaan permintaan dengan persediaan pupuk bersubsidi, juga akibat kenaikan BBM berdampak terhadap distribusi pupuk yang mengalami kenaikan biaya angkut.

Selain itu menurut Kusmayudi masyarakat petani Batubara sudah terbiasa menggunakan pupuk  Urea, dan enggan menggunakan pupuk NPK karena disamping kurang pengetahuan juga harga pupuknya lebih mahal, adanya disparitas harga pupuk bersubsidi Rp 1.200/kg dengan pupuk non-subsidi Rp 7.000/kg.

Menanggapi permasalahan ini, Wagubsu mengatakan segera mengundang  seluruh Kadis Pertanian, Kadis Perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan  instansi terkait lainnya untuk membahas masalah kelangkaan pupuk ini sekaligus untuk mengambil langkah-langkah solusi penanganannya.

"Kita segera adakan rapat membahas kelangkaan pupuk ini, dan mengkordinasikannya untuk menata kembali alokasi pupuk bersubsidi di daerah kabupaten/kota di Sumut, karena menurut pengamatan beberapa daerah tidak mampu serap jatah pupuknya sementara daerah lain terjadi kelangkaan pupuk" ujar Wagubsu didampingi Asisten Ekbang Drs Kasim Siyo M Si, Plt Kepala Bappeda Ir Riadil Lubis dan Kabid Humas Drs Maringan Tobing.

Untuk jangka panjang, Pemprovsu akan bentuk Tim pembuatan pupuk organik kompos kerjasama dengan BPPT, Dinas Pertanian dan Bapeda dengan libatkan kabupaten/kota dengan sistim sharing, guna mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Karena selain aman lingkungan,  bahan bakunya seperti jerami dan pupuk ternak cukup tersedia di sentra-sentra produksi di daerah ini.

Sementara itu Kasim Siyo mengatakan kelangkaan pupuk itu terjadi akibat produksi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan, termasuk kurangnya kesetiakawanan antar kabupaten/kota di Sumut yang tidak mau memberikan sebagian alokasi pupuknya yang tidak terserap ke daerah lain yang langka pupuk. Ini perlu dikordinasikan sehingga permasalahan ini dapat diatasi.(RT)